kebijakan pengadaan Aparatur Sipil Negara yang dimulai dari Good Governance tahun 2005, Reformasi Birokrasi tahun 2010, Sistem Merit tahun 2015, Birokrasi Kelas Dunia tahun 2020 dan Smart ASN ditahun 2024. Semua target birokrasi tersebut selalu dimulai dari perencanaan dan pengadaan (rekrutmen dan seleksi) Aparatur Sipil Negara. Kebijkan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan :

1. Analisis Jabatan.
2. Analisis Beban Kerja.
3. Peta Jabatan.
4. Kondisi geografis daerah
5. Jumlah penduduk.
6. Anggaran belanja pegawai.

Dalam penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang disusun oleh setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai masih terdapat kendala yaitu :

1. Penyusunan Bezzeting Aparatur Sipil Negara memerlukan waktu yang lama;
2. Kualitas sumber daya manusia yang bertugas menyusun kebutuhan Aparatur Sipil Negara tidak merata;
3. Masih terjadi ketidakakuratan data Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan Bagian Organisasi.

Kondisi diatas menyebabkan  permasalahan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara belum akurat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka aplikasi smartASN berupa digitalisasi perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara mampu menjawab permasalahan yang ada.

Secara umum dengan adanya aplikasi smartASN mampu menyelesaikan permasalahan tugas dan fungsi pelaksanaan dalam bidang tugas perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Manfaat bagi organisasi adalah tersedianya database kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya dan mempermudah organisasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pengadaan Aparatur Sipl Negara sebelum diusulkan ke pusat.

Manfaat bagi masyarakat. Perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang baik sebagai langkah awal menenpatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan inti tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga arah tujuan pembangunan nasional maupun daerah dapat dicapai.